Jakarta (14/05/2026) – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menertibkan aset dan kekayaan negara yang selama ini diduga dikuasai oleh segelintir elite melalui praktik ekonomi eksploitatif yang disebut sebagai Serakahnomics.
Dukungan tersebut muncul setelah pemerintah berhasil mengamankan denda administratif senilai Rp10,27 triliun serta mengembalikan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare melalui kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Penyerahan aset dan denda itu dilakukan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (13/05), dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Momentum ini menjadi penyerahan fisik tahap keempat sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025.
Secara keseluruhan, negara dilaporkan telah berhasil mengamankan sekitar Rp40 triliun dari hasil penertiban kawasan hutan serta pemulihan aset negara lainnya.
Presiden Prabowo menegaskan optimisme bahwa kemampuan fiskal pemerintah akan semakin kuat untuk mendukung berbagai program strategis yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, keberhasilan pengembalian aset negara melalui penegakan hukum menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri dan berkeadilan.
Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar, menilai langkah tersebut sebagai bukti konkret keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memastikan kekayaan negara kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Keberhasilan negara mengamankan Rp10,27 triliun serta jutaan hektare kawasan hutan melalui Satgas PKH menunjukkan keberanian pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini hanya dinikmati segelintir elite dan birokrat korup. Ini adalah bentuk nyata perlawanan terhadap praktik Serakahnomics,” ujar Isnain dalam keterangannya, Kamis (14/05).
Ia menegaskan bahwa LMND akan terus berdiri bersama pemerintah dalam mendukung langkah-langkah tegas terhadap berbagai praktik yang merugikan negara dan rakyat.
“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo dalam memberantas permainan kaum Serakahnomics yang selama ini memperlemah kesejahteraan rakyat. Program-program kerakyatan pemerintahan Prabowo-Gibran harus terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Isnain, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, baik di darat maupun di laut. Karena itu, pengelolaan sumber daya nasional harus sepenuhnya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Indonesia adalah negeri yang kaya. Sudah saatnya seluruh kekayaan negara dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Program-program kerakyatan seperti Sekolah Rakyat, MBG, KDMP, KNMP, serta berbagai kebijakan sosial lainnya harus terus dijalankan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” tegasnya.
LMND juga menilai penertiban aset negara ini sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam membongkar praktik penguasaan sumber daya alam yang selama ini dinilai sarat dengan kepentingan oligarki dan rente birokrasi, sekaligus memastikan kekayaan nasional kembali menjadi milik rakyat Indonesia.
Editor: Evan
