DPC Permahi Ambon akan melakukan demonstrasi bertepatan saat kedatangan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Kamis, 11 Januari 2024.
Kedatangan Mendagri beserta rombongan dalam Evaluasi Pengendalian Inflasi, Penyerapan APBD Tahun 2023 dan Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ketua Umum DPC Permahi Ambon Rizky Gunawan Taniloton saat dihubungi wartawan menyampaikan bahwa demonstrasi yang akan dilakukan besok bertepatan dengan kehadiran Mendagri.
“Kami akan menyerahkan beberapa point tuntutan kami salahsatunya berkaitan dengan penyerapan APBD tahun 2021 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19”, untuk itu kami mendesak Mendagri agar meninjau kembali penyerapan APBD tahun 2021”, Ucapnya (Rabu,10/1/24).
Diketahui, Rizky Gunawan Taniloton juga menyampaikan bahwa Sekda Maluku Sadali Le tidak becus saat menangani masalah Covid-19. Bahkan mereka menilai penanganan pandemi melalui anggaran APBD sarat korupsi.
“Hasil temuan melalui instansi terkait, Sekda Maluku memiliki peran sebagai pengawas pelaksanaan saat penanganan Covid-19, secara otomatis, apabila ada temuan maka yang bertanggung jawab penuh adalah Sekda dalam hal ini Sadali Le”, tegasnya.
Dalam keterangan lanjutnya, Gunawan Menyampaikan bahwa temuan tersebut berkaitan dengan LHP Kepatuhan Penanganan Covid Tahun 2020, LHP Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021, dan LHP Kinerja atas Efektifitas Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun 2020.
“Fakta dan data tersebut semakin meyakinkan kami bahwa adanya dugaan korupsi yang melibatkan Sadali Le”, tandasnya.
Ketua Umum DPC Permahi Ambon juga mendesak Gubernur Maluku untuk mencopot Sekda Maluku.
