Jakarta (23/01/2024) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyerahkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 15 Januari 2024.
Proyek pengadaan sistem proteksi TKI dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012. Proyek tersebut dilaksanakan saat Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menjabat sebagai sebagai Menteri Kemenakertrans periode 2009-2012.
Hasil audit BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 17.682.445.455. Hasil audit itu diserahkan langsung Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango untuk segera ditindaklanjuti.
Sementara Ketua Umum Persaudaraan 98, Wahab Talaohu menyampaikan Muhaimin Iskandar menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas temuan tersebut.
“Muhaimin Iskandar adalah orang paling bertanggung jawab atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan nilai mencapai Rp 17.682.445.455” ucap Wahab saat wawancara pada Selasa, 23 Januari 2024.
Sebelumnya, Pada 1 September 2023 KPK telah menetapkan dua tersangka, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Wakil Ketua DPW PKB Bali, dan Reyna Usman Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.
Wahab dalam keterangan lanjutnya menyampaikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya komitmen sangat tinggi terkait proteksi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negri saat itu.
“Padahal ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya komitmen sangat tinggi terkait proteksi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negri. Bagi SBY TKI merupakan bagian penting dari diaspora Indonesia, dan perlindungan TKI sebagai pahlawan devisa merupakan prioritas dalam diplomasi Indonesia. Tetapi sangat disayangkan kementerian teknis pelaksana dibawah komando Muhaimin Iskandar justru menghianati arahan dan komitmen presiden SBY tersebut. Akibanya sangat fatal, para TKI kita berjuang sendiri dengan perlindungan sangat minim dari Kemenaker”, tegasnya.
Sementara berdasarkan Laporan Women’s Solidarity for Human Rights mencatat adanya kenaikan kasus kekerasan pada TKI Perempuan di Wilayah Asean sangat signifikan dimana pada tahun 2010 sebanyak 4.532 kasus dan meningkat menjadi 6.364 kasus pada 2012.
Selama 2012 tercatat ada 6.364 kasus TKI bermasalah. Jumlah itu tersebar di Taiwan dengan 2.652 kasus, Singapura 1959 kasus, Hongkong 995 kasus, Malaysia 570 kasus, Brunei Darussalam 165 kasus, Macao SAR 18 kasus, Korea 4 kasus, dan Jepang 1 kasus.
“Peningkatan ini punya korelasi langsung dengan anggaran yang dikorupsi di kemenaker sehingga abai, lalai dan tidak memenuhi tanggung jawab untuk melindungi para pahlawan devisi. Persaudaraan 98 mendukung upaya KPK mengusut tuntas kasus korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012 demi perlindungan dan meningkatkan harkat dan martabat para pahlawan devisa Indonesia”’ tutupnya.
