Menu ✖

Mode Gelap
 

Berita Nasional · 20 Nov 2026 08:14 WIB ·

AKSI JILID II PAPI DI KEMENTERIAN ESDM: MINTA KEJELASAN LEGALITAS PERPANJANGAN IZIN PT STAR ENERGY GEOTHERMAL DAN DESAK PERLINDUNGAN TNBBS!


 AKSI JILID II PAPI DI KANTOR KEMENTERIAN ESDM Perbesar

AKSI JILID II PAPI DI KANTOR KEMENTERIAN ESDM

Jakarta (20/11/2026) — Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang dilaksanakan di kantor PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (SEGSS), Wisma Barito, Lantai 17, Jakarta, sebagai bentuk desakan terhadap transparansi status perizinan proyek panas bumi Suoh–Sekincau.

Dalam aksi Jilid I, PAPI menyoroti ketidakjelasan informasi mengenai status izin dan perpanjangan perizinan proyek geothermal yang dikelola PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau. Setelah aksi tersebut, PAPI menerima komunikasi melalui pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai perwakilan PT SEGSS. Dalam pesan itu, disampaikan bahwa izin perusahaan telah diperpanjang dengan menyertakan dokumen yang diklaim sebagai bukti.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, PAPI menemukan bahwa dokumen yang dikirimkan tidak dilengkapi tanda tangan Menteri ESDM maupun cap resmi Kementerian ESDM. Hal ini menimbulkan keraguan atas validitas dokumen sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum perpanjangan izin yang diklaim telah diterbitkan.

PAPI menilai informasi mengenai status perizinan perusahaan yang hanya disampaikan melalui komunikasi informal tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan legalitas suatu keputusan administratif negara. Oleh sebab itu, PAPI memilih untuk meminta penjelasan langsung kepada instansi yang memiliki kewenangan, yakni Kementerian ESDM, guna memperoleh informasi yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui aksi Jilid II ini, PAPI mendesak Kementerian ESDM untuk memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai status perizinan maupun penugasan PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau. Klarifikasi tersebut harus mencakup kepastian apakah perpanjangan izin benar-benar telah diterbitkan, waktu penerbitannya, dasar hukum yang digunakan, serta dokumen administratif resmi yang menjadi landasan keputusan tersebut.

Bagi PAPI, persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan administratif perusahaan. Lebih jauh, hal ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kewenangannya atas pengelolaan sumber daya alam. Publik tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat informasi perizinan yang beredar tanpa kejelasan validitas dan otoritas penerbitnya.

Di sisi lain, PAPI juga menyoroti potensi dampak ekologis dari proyek geothermal Suoh–Sekincau, khususnya terhadap kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Lampung. Kawasan tersebut merupakan salah satu ekosistem penting yang menjadi bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS), yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO.

TNBBS memiliki nilai ekologis yang tinggi, menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, setiap rencana pengembangan maupun aktivitas proyek panas bumi yang berpotensi bersinggungan dengan kawasan tersebut harus melalui kajian lingkungan yang komprehensif, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta memastikan partisipasi masyarakat yang terdampak.

PAPI menegaskan bahwa agenda transisi energi tidak boleh mengesampingkan perlindungan lingkungan hidup. Pengembangan energi terbarukan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, bukan justru menjadi legitimasi bagi aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian hutan, keanekaragaman hayati, maupun ruang hidup masyarakat.

Kementerian ESDM sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan dalam sektor energi harus merespons pertanyaan dan tuntutan publik secara terbuka. Kewajiban untuk menyediakan informasi yang transparan telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui aksi Jilid II ini, PAPI kembali menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan lingkungan hidup. Kepastian hukum atas perizinan harus disampaikan secara terbuka agar tidak menjadi ruang abu-abu yang menghambat pengawasan dan akuntabilitas publik.

TUNTUTAN PUSAT AKUNTABILITAS PUBLIK INDONESIA (PAPI)

1. Mendesak Kementerian ESDM memberikan klarifikasi resmi dan terbuka terkait kebenaran informasi perpanjangan izin atau penugasan PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau.
2. Mendesak Kementerian ESDM membuka dokumen perizinan secara transparan, termasuk dasar hukum, keputusan administratif, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perpanjangan izin atau penugasan PT SEGSS.
3. Mendesak Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek geothermal Suoh–Sekincau, dengan mempertimbangkan potensi dampak ekologis terhadap Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan kawasan sekitarnya.
4. Mendesak pemerintah menjamin perlindungan TNBBS sebagai kawasan Warisan Dunia UNESCO, serta memastikan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Penulis: PUSAT AKUNTABILITAS PUBLIK INDONESIA (PAPI)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Administrator

Baca Lainnya

Alumni Man Batu Bara Hafaz Muhammad Bintang Juara 1 DAI Putra Nasional

8 November 2026 - 13:17 WIB

Menjaga Kedaulatan Bangsa di Tengah Perubahan Dunia

15 June 2026 - 09:28 WIB

LMND Jawa Tengah: Tantangan Ekonomi Nasional Perlu Dihadapi dengan Semangat Persatuan dan Gotong Royong

9 June 2026 - 15:24 WIB

EN LMND Apresiasi Langkah Diplomasi Kemenlu RI dalam Membebaskan 9 WNI yang Ditahan Militer Israel

23 May 2026 - 14:02 WIB

Ketua Umum Partai PRIMA: Hari Kebangkitan Nasional 2026 Jadi Titik Bangkit Indonesia Menuju Negara yang Berpihak pada Rakyat

19 May 2026 - 10:46 WIB

LMND Dukung Langkah Prabowo Lawan Serakahnomics: Kekayaan Negara Harus Dikembalikan untuk Kesejahteraan Rakyat

14 May 2026 - 14:55 WIB

Trending di Berita Nasional