Telah lama saya mendengar ucapan Napoleon Bonaparte yang disitir banyak orang: “A leader is a dealer in hope”. Saya bisa memahami ungkapan indah itu, tapi tidak mudah menemukan jejak kongkret pada figure yang mewakili kekuatan kata-kata tersebut.
Perkara berat bangsa yang datang silih berganti, membuat pemimpin gagap gempita mengeksekusinya. Padahal kebijakan dan program telah disusun (road map), namun gagasan itu mesti dinegosiasikan agar menjadi deklarasi yang kokoh.
Antara lemah dan letih, atau ego dan emosi. Atas nama kesejahteraan, masing-masing punya pandangan yang berbeda. Sementara masalahnya masih sama; “Krisis”.
Ini bukan soal krisis satu dimensi, tetapi krisis global yang multidimensi. Bukan hanya ekonomi, namun kesehatan, sosial, budaya, bahkan politik juga akan terkena imbasnya. Perang, perubahan iklim, dan virus inilah isu krusial yang memicu terjadinya krisis. Jerman telah berhasil.
Sekurang-kurangnya, Indonesia saat menjemput pemimpin baru di 2024, perkara pokok ini mesti eksesekusi secara adil dan matang. Jika ini berhasil, maka temuan yang dirilis oleh Pricewater House Coopers (PwC) tahun 2020 lalu mengenai Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia akan tercapai.
Kedaulatan Pangan dan Energi
Perang yang semakin gelap, perubahan iklim yang makin terasa, sementara virus yang diprediksi akan muncul. Ketiganya saling melengkapi dengan cara yang berbahaya.
Somalia menjadi contoh keadaan darurat simultan semacam itu. Negara Afrika itu menghadapi kekeringan, kemiskinan, dan perang selama dua tahun dari kelompok terror Al-Shabab.
Masalah serupa juga muncul di Amerika Tengah. Kegagalan panen terkait perubahan iklim terjadi bersamaan dengan konflik dan korupsi yang memicu eksodus massal ke Amerika Serikat.
Selanjutnya, kedaulatan pangan merupakan hal genting yang harus diurus. Negara maju sekalipun, seperti AS dan sebagian negara Eropa mencukupi kebutuhan pangan paling vital, semacam gandum, jagung, dan kentang. AS, Australia, dan sebagian negara Eropa bukan sekedar mencukupi kebutuhan sendiri (Mandiri), tapi juga mengekspor sebagian produksi pangannya ke negara lain.
Indonesia justru mengalami keadaan yang sebaliknya. Dalam 10 tahun terakhir, impor gandum di Indonesia melonjak pesat. Artinya, kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi sehingga butuh suplemen dari negara lain. Begitupun yang terjadi dengan kedelai dan jagung yang mengalami defisit. Untuk menambalnya, maka distribusi dari luar negeri menjadi hal terpaksa dilakukan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka pemerintah harus bekerja sama dengan para petani. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi memastikan produktivitas petani tetap terjaga.
Berikutnya, kedaulatan energi adalah prioritas yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Tidak hanya ekonomi jangka pendek tetapi ekonomi yang berkelanjutan. Untuk memastikan itu, maka kedaulatan energi menjadi kunci pokok, utamanya keluar dari kecamba energi fosil.
Tidak ada yang rumit dari perkara itu, sebab Indonesia memiliki bahan baku melimpah entah itu berasal dari air, angin, maupun panas bumi. Pemerintah juga bisa mengembangkan produk bio-diesel dan bio-avtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong.
Dua agenda diatas perlu di transformasikan menjadi barang yang bernilai tambah dengan strategi industrialisasi yang benar. Bukan asal-asalan, apalagi serba ugal-ugalan. Jika demikian, maka benih ketimpangan semakin tampak.
Jalan Terjal
Indonesia hari ini dalam beberapa kesempatan telah meresponnya dengan aneka kebijakan dan program. Salah satu program yang digaungkan yakni food estate.
Ini bukan urusan yang baru. Food estate telah dilakukan sejak zaman Soeharto melalui program lahan gambut 1 juta ha, namun mengalami masalah yang akut sehingga sulit dijalankan. Kemudian di masa Susilo Bambang Yudhoyono, pengembangan food estate di Ketapang dengan luas 100 ribu ha dan di Bulungan dengan luas 300 ribu ha dinilai gagal. Era Presiden Jokowi food estate kembali digaungkan, hanya saja hasilnya belum sesuai ekspektasi.
Kendati demikian, terdapat empat pilar jika food estate ingin sukses dan berhasil. Pertama, kecocokan tanah dan agroklimat; sebagian besar lokasi program food estate tidak didukung dengan tanah dan agroklimat. Akibatnya, resiko gagal sangat tinggi.
Kedua, kelayakan infrastruktur; infrastrukur irigasi membutuhkan pemeliharaan jangka Panjang bukan jangka pendek. Problemnya, saat pergantian kepemimpinan, maka berganti pula programnya.
Ketiga, kelayakan budidaya dan teknologi; Penanaman produk membutuhkan varietas yang cocok disuatu wilayah, sementara pemupukan membutuhkan teknologi.
Keempat, kelayakan sosial dan ekonomi; mencakup persoalan lahan pertanian dengan masyarakat adat, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja pertanian, serta produktivitas lahan pertanian.
Sementara perkara energi, pemerintah belakangan mulai menyadari untuk mempercepat transisi energi bukanlah perkara mudah. Itulah sebabnya, target bauran energi terbarukan sebelumnya sebesar 23% pada tahun 2025 dipangkas menjadi 17%. Pemangkasan target ini dipicu oleh trend sebelumnya yang tidak sesuai antara target dan realisasi.
Tahun 2023 bauran energi baru terbarukan yang ditargetkan mencapai 17,9 persen dan hanya terealisasi 12,5 persen. Sedangkan di tahun 2022, bauran energi baru terbarukan terealisasi 12,3 persen dari target 15,7 persen. Sementara, di tahun 2021, terealisasi 12,2 persen dari target 14,5 persen. Agar tercapai, maka dibutuhkan modal dan investasi yang mahal.
Last but not least, Pemimpin akan datang harus memiliki keberanian politis dan komitmen untuk merumuskan peta jalan secara jelas. Selain itu, spirite konstitusi harus ditegakan demi pencapaian kemandirian ekonomi nasional. Seluruh pekerjaan rumah ini memang tidak mudah dilakukan, namun kurang lebih hanya dengan cara inilah pembangunan ekonomi dapat dijalankan secara berkesinambungan.
Penulis:
Subhan Akbar Saidi
(Peneliti di Center for Economic Policy Strategy and Law)
